Kebijakan pemerintahan Orde Baru menekankan pada kepentingan nasional dan stabilitas politik. Pada masa itu, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa tindakan seperti pemberangusan Partai Komunis Indonesia, pembentukan kabinet Ampera, dan peralihan kekuasaan Pemerintahan Orde Baru.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru kemudian berusaha menggunakan birokrasi sebagai penggerak utama program modernisasi dan pembangunan.
